Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)

Detail Cantuman

Skripsi

Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)

XML

Persaingan dalam dunia usaha merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Persaingan usaha memberikan pilihan bagi konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Permasalahan diatas, menimbulkan Isu Hukum mengenai kriteria penetapan harga pada perkara KPPU No 08/KPPU-I/2014 dan dasar pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No 08/KPPU-I/2014. Isu hukum ini diteliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini mengenai kriteria penetapan harga pada perkara KPPU No 08/KPPU-I/2014 adalah Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan praktek monopoli. Monopoli dilarang karena dalam kegiatan usaha dapat menciptakan pemusatan kekuatan pada satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya beberapa pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Dalam kasus kartel ban perjanjian penetapan harga diantara Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia dilakukan melalui sarana pertemuan yang difasilitasi oleh APBI. Anggota APBI mencapai kesepakatan dengan menyetujui substansi yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat presidium. Dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara No 08/KPPU-I/2014 tentang Kartel Ban Kendaraan Roda Empat yang dilakukan oleh enam perusahaan anggota APBI. Kondisi ini berdampak pada produksi ban kendaraan roda empat Ring 14, 15, dan 16. Musyawarah Majelis Komisi menilai memiliki bukti dan penilaian untuk mengambil putusan. Atas pertimbangan ditentukannya denda berdasarkan pedoman Sanksi Administratif dikenakan denda masing-masing Rp.25.000.000.000 yang disetorkan ke kas negara.


Detail Information

Pembimbing/Promotor
Wiwin Dwi R.F, S.H., M.Hum
NIDN/NIDK Pembimbing
198102272012122003
Penulis
Adi Purnomo - Personal Name
NPM/NIDN/NIDK
14501010012
Kode Prodi PDDIKTI
74201 - Hukum
Bahasa
Indonesia
Tanggal Publikasi
2018-09-24
Penerbit Universitas Borneo Tarakan : Perpustakaan UBT.,
Edisi
Publish
Subyek
No Panggil
SKR FH IH 2018 022

Lampiran Berkas

LOADING LIST...
Citation
. (2018).Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan

.Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2018.Skripsi

.Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2018.Skripsi

.Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara KPPU No. 08/KPPU-I/2014)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2018.Skripsi



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail