Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)

Detail Cantuman

Skripsi

Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)

XML

Penelitian skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan Ratio Decidendi pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi angkutan dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta menganalisis putusan kasus oleh pengadilan. Peneliti dalam menganalisis skripsi tersebut menggunakan bahan hukum primer yang bersifat autoratif yang terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, kamus-kamus dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji. Sifat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan analisis kasus-kasus pada penelitian skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam suatu perbuatan mampu bertanggung jawab pada hukum pidana adalah tindak pidana jika tidak ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam terdiri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Pertimbangan hakim (Ratio Decisendi) menggunakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4. Tetapi hakim menganut asas lex special derogate lex generalis, dimana asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penutut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.


Detail Information

Pembimbing/Promotor
Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H
NIDN/NIDK Pembimbing
197908142005011003
Penulis
Rizki Nuryanto - Personal Name
NPM/NIDN/NIDK
13501010081
Kode Prodi PDDIKTI
74201 - Hukum
Bahasa
Indonesia
Tanggal Publikasi
2017-06-07
Penerbit Universitas Borneo Tarakan : Perpustakaan UBT.,
Edisi
Publish
Subyek
No Panggil
SKR FH IH 2017 132

Lampiran Berkas

LOADING LIST...
Citation
. (2017).Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan

.Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2017.Skripsi

.Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2017.Skripsi

.Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)(Publish).Perpustakaan UBT:Universitas Borneo Tarakan,2017.Skripsi



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya  XML Detail